Implikasi Hukum bagi Masyarakat Penolak Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak Pelayanan Kesehatan
DOI:
https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5876Keywords:
Pandemi Covid-19, Sanksi Administratif, VaksinasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, mempertanyakan apakah sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; kedua, mempertanyakan bagaimana implikasi hukum dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif berbasis fakta, isu, regulasi, analisis, dan konklusi. Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang juga dapat dilakukan pembatasan dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, sehingga tindakan untuk mewajibkan vaksinasi melalui pemberian sanksi administratif telah sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia; dan implikasi dari adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang tidak melakukan vaksinasi covid-19 dapat menimbulkan daya paksa kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi sehingga dapat menjadi salah satu formulasi hukum yang efektif dalam menangani pandemi covid-19.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ayunda, R., Kosasih, V., & Disemadi, H. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 194-206, http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206
Chaterine, R.N. (2021). Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian Akibat Covid-19 Hingga 98 Persen, https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/08320761/kemenkes-sinovac-efektif-turunkan-risiko-kematian-akibat-covid-19-hingga-98, pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Data Sebaran Covid-19 di Indonesia per 30/07/2021, https://covid19.go.id/, Diaskes pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Paket Advokasi Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri Lindungi Negeri, https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf, pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat, Diakases pada tanggal 29 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, Satuan Gugusan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019, https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat, pada tanggal 30 Juli 2021.
Diantha, I.M.P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi, 107-119, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442
Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2021). Guru Besar FKUI Ungkap Dua Kelompok Besar Mutasi Virus di India, https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-fkui-ungkap-dua-kelompok-besar-mutasi-virus-di-india/, pada tanggal 28 Juli 2021.
Foraldy, T. (2021). Sejarah Vaksin: Berawal dari Cacar Sapi Hingga ke Rabies, https://hellosehat.com/parenting/sejarah-vaksin-imunisasi/, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
Fuadi, A., & Suharto, T. (2021). Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam, Jurnal el-Ghiroh, XIX(1).
Hadjon, P.M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Humas Litbangkes. (2021). 10 Kasus Varian Baru Covid-19 B.1.1.7 ditemukan di Indonesia, https://www.litbang.kemkes.go.id/10-kasus-varian-baru-covid-19-b-1-1-7-ditemukan-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
Isbaniah, F., et al. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19), Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3(1), DOI: 10.33751/palar.v3i1.402
Marwan. (2021). Peran Vaksin Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, http://lp2m.unmul.ac.id/webadmin/public/upload/files/9584b64517cfe308eb6b115847cbe8e7.pdf, Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.
Muhtaj, M.E. (2005). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana.
Mujiburohman, D.A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara, Yogyakarta: STPN Press.
Pambudi, R., & Ramadhian, R. (2016). Efektivitas Vaksinasi Hepatitis B untuk Menurunkan Prevalensi Hepatitis B. Medical Journal of Lampung University [MAJORITY], 5(1), 92-95.\
Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23-44.
Prasetyo, T. (2019). Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media.
Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2), https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520
Safrizal., et al. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Sahardjo, S. (2007). Mendudukkan Undang-Undang Dasar Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 603-614.
Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126-142.
Widayati, S. (2019). Hak Asasi Manusia, Tangerang: Loka Aksara.
Zainuddin, M., & Febriyanti, S. N. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 134-142, http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2004
Chaterine, R.N. (2021). Kemenkes: Sinovac Efektif Turunkan Risiko Kematian Akibat Covid-19 Hingga 98 Persen, https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/05/14/08320761/kemenkes-sinovac-efektif-turunkan-risiko-kematian-akibat-covid-19-hingga-98, pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Data Sebaran Covid-19 di Indonesia per 30/07/2021, https://covid19.go.id/, Diaskes pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Paket Advokasi Vaksinasi Covid-19 Lindungi Diri Lindungi Negeri, https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf, pada tanggal 30 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat, Diakases pada tanggal 29 Juli 2021.
Covid19.go.id. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, Satuan Gugusan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019, https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masa-ppkm-darurat, pada tanggal 30 Juli 2021.
Diantha, I.M.P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media.
Disemadi, H. S., & Pardede, T. S. (2021). Problematika Pemberian Sanksi Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Perspektif HAM. Jurnal Supremasi, 107-119, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1442
Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(2), 252-266.
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2021). Guru Besar FKUI Ungkap Dua Kelompok Besar Mutasi Virus di India, https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-fkui-ungkap-dua-kelompok-besar-mutasi-virus-di-india/, pada tanggal 28 Juli 2021.
Foraldy, T. (2021). Sejarah Vaksin: Berawal dari Cacar Sapi Hingga ke Rabies, https://hellosehat.com/parenting/sejarah-vaksin-imunisasi/, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
Fuadi, A., & Suharto, T. (2021). Vaksinasi Sebagai Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam, Jurnal el-Ghiroh, XIX(1).
Hadjon, P.M. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Humas Litbangkes. (2021). 10 Kasus Varian Baru Covid-19 B.1.1.7 ditemukan di Indonesia, https://www.litbang.kemkes.go.id/10-kasus-varian-baru-covid-19-b-1-1-7-ditemukan-di-indonesia/, Diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
Isbaniah, F., et al. (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disease (Covid-19), Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review, 3(1), DOI: 10.33751/palar.v3i1.402
Marwan. (2021). Peran Vaksin Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, http://lp2m.unmul.ac.id/webadmin/public/upload/files/9584b64517cfe308eb6b115847cbe8e7.pdf, Diakses pada tanggal 27 Juli 2021.
Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35-47.
Muhtaj, M.E. (2005). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana.
Mujiburohman, D.A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara, Yogyakarta: STPN Press.
Pambudi, R., & Ramadhian, R. (2016). Efektivitas Vaksinasi Hepatitis B untuk Menurunkan Prevalensi Hepatitis B. Medical Journal of Lampung University [MAJORITY], 5(1), 92-95.\
Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23-44.
Prasetyo, T. (2019). Penelitian Hukum Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat, Bandung: Nusa Media.
Rahman, Y. A. (2021). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Hukum, 3(2), https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520
Safrizal., et al. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Sahardjo, S. (2007). Mendudukkan Undang-Undang Dasar Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4), 603-614.
Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 126-142.
Widayati, S. (2019). Hak Asasi Manusia, Tangerang: Loka Aksara.
Zainuddin, M., & Febriyanti, S. N. U. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 134-142, http://dx.doi.org/10.35973/jidh.v0i0.2004
Downloads
Published
2022-06-03
Issue
Section
Articles
2.png){kind=small}
.png){kind=small}
