From Prison to Community: Reconstructing Community Service Sentencing as Ius Constituendum in the Reform of Indonesia’s Criminal Procedure Code
DOI:
https://doi.org/10.37253/jjr.v27i2.10333Keywords:
Community Service Sentence, Indonesian Criminal Procedure Code, Ius Constituendum, Imposition of Criminal Punishment, Restorative JusticeAbstract
Community service sentence is a form of non-custodial punishment aimed at shifting the orientation of penal policy from a retributive approach towards a more corrective and restorative one. This type of punishment provides an opportunity for perpetrators of minor offenses to amend their wrongdoing through tangible contributions to society without having to serve imprisonment. However, to date, the regulation of community service sentencing remains legally unregulated within the Indonesian criminal procedural system, particularly in the Criminal Procedure Code (KUHAP). This legal vacuum has resulted in the absence of an adequate legal basis for judges and law enforcement officials to impose and implement such a sentence. This article aims to examine community service punishment as a form of ius constituendum, namely, law that ought to be enacted in the future, within the framework of KUHAP reform. By employing normative and conceptual approaches, this article explores the urgency, rationality, and regulatory direction of community service sentencing within the national penal system. The findings indicate that the inclusion of community service punishment in the forthcoming KUHAP is crucial to realizing a more proportional, humane penal system that aligns with the principles of corrective justice and the demands of a modern criminal justice system. This article further argues that the current legal vacuum reflects the unresponsiveness of Indonesia’s criminal justice system, and calls for a responsive legal framework in line with the theory of responsive law, ensuring that legal reforms are attuned to evolving societal needs and values of justice.
Downloads
References
Abdullah, O. S. (2024). Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan dalam KUHP 2023. ICJR.
Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., Gaol, S. L., Siliwadi, D. N., & Takdir, T. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. Undang: Jurnal Hukum, 4(1). https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.245-279
Amirullah, S. (2024). Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (pp. 6755–6773).
Anarki, A. S. (2023). Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dari Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum. Universitas Islam Sultan Agung.
Andhiya Moza Faris, & Dian Rachmat Gumelar. (2024). Right To Be Forgotten Sebagai Upaya Penekanan Angka Residivis Tindak Pidana Pencurian. Justisi, 10(2). https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2932
Anwar, Y. (2008). Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum. Grasindo.
Azhar, A. F. (2022). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 4(2).
Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. Syiah Kuala Law Journal, 1(3). https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9640
Budi Waskito, A. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2648
CSA Teddy Lesmana. (2019). Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 1(1). https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.1
Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 6(1). https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081
Dunan, A., & Mudjiyanto, B. (2022). Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah. Jurnal Kominfo, 3.
Epprillianti, L. L. (2021). Kebijakan Pidana Kerja Sosial Dalam Rangka Mengurangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. Universitas Jambi.
Fatahilla, K., Rahman, S., & Badaru, B. (2022). Efektifitas Pemidanaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Journal of Lex Generalis (JLG), 3(4).
FIkri, A. (2025). Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Komperatif antara Indonesia dan Belanda). UNiversitas Jambi.
Fitri, S. M. (2020). Eksistensi Penerapan Ultimum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2(1). https://doi.org/10.33387/dejure.v2i1.2688
Ghazala, M., & Erni, D. (2022). Urgensi Pengaturan Penyimpanan Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara Dengan Sistem Elektronik Di Indonesia. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p18
Hakim, B. N. (2023). Tantangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Pidana Kerja Sosial. Bapaspontianak. https://bapaspontianak.com/tantangan-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-pelaksanaan-pembimbingan-pidana-kerja-sosial/
Hariyanto, D. R. S., & Pradnya Yustiawan, D. G. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika, 42(2). https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06
Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. Lex Jurnalica, 7(April).
Idris, M. K. (2022). Realisasi Anggaran Program Reintegrasi Sosial (Studi Kualitatif Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan). Politeknik Negeri Jakarta.
Igo, M., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2022). Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara. Jurnal Education and Development, 10(2).
Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 8(1). https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.726
Lamsar, Y. (2024). PIDANA KERJA SOSIAL, APAKAH SEBUAH SOLUSI OVERCROWDING PENJARA? Bphn. https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=920
Magala, A. S. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kuhp Baru Indonesia Menurut Perspektif Hukum Progresif. SPEKTRUM HUKUM, 20(2). https://doi.org/10.56444/sh.v20i2.4345
Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
Muhammad Fariza. (2024). Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum (Studi Kejaksaan Negeri Kebumen). Universitas Islam Sultan Agung.
Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. SAPIENTIA ET VIRTUS, 8(1). https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465
Mushaddiq, A., & Tarmizi, T. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 8(1).
Nainggolan, R. H. (2025). Pidana Kerja Sosial Salah Satu Alternatif Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pemasyarakatan GEVANGENEN Menolong Warga Binaan Menjadi Orang Baik, 1(1), 41–70.
Parera, H. M. D. T. (2024). Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Menurut Perspektif Historis dan Perbandingan Hukum Pidana. Journal Of Social Science Research, 4(3), 2309–2324.
Prasetyani, S. (2023). Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Restorative Justice Demi Mewujudkan Efektivitas Pemidanaan. Universitas Islam Sultan Agung.
Pujiyanti, H. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane). Universitas Islam Sultan Agung.
Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. Binamulia Hukum, 13(2), 483–499.
Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2021). Kebijakan Menangani Overcrowding di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6(2).
Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2). https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.219-230
Rahmawati, M., & Nurcahyo, B. A. (2020). Pembaruan Hukum Acara Pidana yang Mengakomodasi Pertimbangan Gender. Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, 8.
Robin, R. (2024). Sistem Diskresi Jaksa Pada Proses Hukum Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Efektivitas Pemidanaan [Universitas Islam Sultan Agung]. https://repository.unissula.ac.id/38473/
Saikhu, A. E. M. (2020). Legal Protection Against Suspected Performers Of Criminal Acts Of Terrorism Reviewed In Human Rights Perspective. Untag 1945 Surabaya.
Sanusi, A. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 11.
Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. Pagaruyuang Law Journal, 6(1). https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822
Saraya, S. (2022). Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Journal Kompilasi Hukum, 7(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.93
Sartini, M., Carbone, A., Demartini, A., Giribone, L., Oliva, M., Spagnolo, A. M., Cremonesi, P., Canale, F., & Cristina, M. L. (2022). Overcrowding in Emergency Department: Causes, Consequences, and Solutions—A Narrative Review. In Healthcare (Switzerland) (Vol. 10, Issue 9). https://doi.org/10.3390/healthcare10091625
Subagyo, P. P. (2021). Mengurai Permasalahan Overcrowded di Lapas/Rutan. Ditjenpas. https://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan
Sulung, C. N. (2023). Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Tahap Penyidikan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, XIII(1).
Sunarwan, S. (2023). Rekonstruksi Regulasi Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan dan Putusan Lepas Bersyarat Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Taufiq, R. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sebagai Upaya Untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 9(1). https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3680
Tuga, P. A. (2012). Optimalisasiasimilasi Dan Integrasi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Ende. Universitas Hasanuddin.
Widya, E. S., & Subroto, M. (2022). Efektivitas peran petugas pemasyarakatan dalam menekan kriminalitas melalui program community based on correction. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(3).
Wijaya, I. M. O. (2022). Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi. Indonesia Berdaya, 3(3). https://doi.org/10.47679/ib.2022297
Yunus, A. S. (2021). Restorative Justice Di Indonesia. Guepedia.
Zhafira, I., Ismansyah, I., & Yoserwan, Y. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unes Journal of Swara Justisia, 7(3). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.408
Zuraidah, Z. (2022). Pidana Kerja Sosial Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Journal Presumption of Law, 4(1). https://doi.org/10.31949/jpl.v4i1.2204
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Asis, Bisma Ainul Yakin, Muhammad Farhan Arhabi, Muhamad Zainal Arifin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
.png){kind=small}
