Problematika Penerapan Otonomi Daerah di Batam

Abstract

This research purports to analyse the Batam City’s Government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. It is also to analyse the impact of government limited authority and propose solutions that can solve the government limited authority in Free Trade and Free Port Zone. Based on the result of this research, it was revealed that that the Batam City Government has limited experiences in planning, utilization, and controlling layout, providing land services, and public infrastructure. The limitations impact on the services giving by the government that lead to the lack of legal certainty in action. The solutions to overcome the limitations are to rearrage overlapping regulations.

===

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterbatasan Pemerintah Kota Batam dalam kewenangannya dalam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas. Penelitian ini juga menganalisis dampak keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dan memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Pemerintah Kota Batam memililiki keterbatasan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pelayanan Pertanahan, dan Penyediaan sarana dan prasarana umum. Keterbatasan tersebut berdampak pada pelayanan masyarakat yang menyebabkan tidak terwujudnya kepastian hukum. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan adalah menata ulang kembali regulasi yang tumpang tindih.