Pendampingan Mekanisme Peralihan Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Jual Beli Antarperorangan Di Kantor Notaris & Ppat Rudi Purba, S.H., M.Kn. Di Kota Batam

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang terjadi pada Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Rudi Purba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, mengenai peralihan tanah Hak Guna Bangunan melalui jual beli antarperorangan di Kota Batam. Peralihan hak atas tanah tidak cukup hanya dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) yang berupa fisik atas benda tersebut, namun harus dilakukan penyerahan secara yuridis (yuridische levering) dengan cara membuat akta peralihannya berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan berdasarkan pada Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Akta Jual Beli tersebut berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan lainnya kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari semenjak ditandatanganinya akta guna pendaftaran balik-nama sertipikat tanah tersebut. Pihak penjual dan pembeli yang memahami mekanisme peralihan hak atas tanah dapat mendukung Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.Metode pelaksanaan dalam pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahapan awal yaitu melakukan survei ke Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Rudi Purba, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Pada tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan dan analisa data serta mengidentifikasi pokok permasalahan guna mencari penyelesaiannya. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan serta implementasi luaran proyek.Penerapan flowchart dan tabel kelengkapan dokumen yang merupakan luaran proyek dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan masyarakat informasi dan pemahaman mengenai mekanisme peralihan tanah Hak Guna Bangunan melalui jual beli antarperorangan. Administrasi hukum terkait pendaftaran balik-nama sertipikat tanah tersebut memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilewati dan dokumen-dokumen bersangkutan lainnya yang wajib dilengkapi terlebih dahulu.